KANDANGAN, Jumat - Rencana perkebunan kelapa sawit di Negara, Hulu Sungai Selatan, mendapat aksi penentangan, Sekitar 1.000 warga Negara, Kecamatan Daha Utara, Selatan dan Barat Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berunjuk rasa dengan turun ke jalan, Jumat (29/5). Mereka menolak perkebunan sawit PT.SAM di kecamatan itu, dengan alasan lahan itu masih produktif untuk berkebun palawija.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 10.00 wita dan didampingi beberapa aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan (WALHI KALSEL). Massa datang dengan menumpang 11 truk dan empat mikrolet. Mereka memadati Lapangan Lambung Mangkurat, yang berseberangan dengan rumah dinas bupati.
Menurut pengunjuk rasa, 80% masyarakat daha mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian mereka bertani palawija, saat mereka berorasi.
Warga berharap bisa menyampaikan langsung aspirasi itu kepada Bupati HSS, Muhammad Safi'i. Karena tidak berhasil bertemu dengan bupati, akhirnya massa bergerak ke Simpang Empat depan kantor DPRD dan Kantor Bupati HSS, dengan berjalan kaki, sambil meneriakan yel-yel menolak perkebunan sawit di Negara.
kabarnya sejak kamis bupati HSS, Muhammad Safi'i berada diluar daerah, sementara wakil bupati HSS,Ardiansyah mendadak jatuh sakit dan tidak bisa menemui para demonstran, demikian pula Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebuna HSS, Udi Prasetyo kbarnya berada di banjarmasin.
Massa menumpahkan kekesalannya dengan membakar kaos bergambar bupati dan wakilnya, yang sengaja dibentangkan sehingga jelas terlihat gambarnya.
Menurut warga, lahan pertanian sayuran dan buah-buahan yang menjadi andalan perekonomian warga kini dijadikan lahan perkebunan sawit yang hanya menguntungkan segelintir orang. "Karena itu, kami tidak ingin Negara dijual karena lahan pertanian di kecamatan itu produktif. Selama ini warga memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pertanian itu,"kata warga dalam tuntutannya.
Sahril, salah satu warga mengatakan perkebunan kelapa sawit PT.SAM sudah mulai melakukan pengerukan selama 5 bulan dan selam itu menurutnya proyek itu melanggar peraturan dengan beroperasi di lahan produktif masyarakat dengan penghancuran menggunakan eskavator.
Koordinasi aksi, Rakhmad Mulyadi (Abu) dari walhi kalsel mengatakan, program kelapa sawit sekitar 60 ribu hektare mencerminkan penguasaan tanah oleh segelintir orang. Untuk proyek itu, pemkab mengeluarkan izin perkebunan sawit dengan luas lahan mencapai 20 ribu hektare di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Daha Utara, Selatan, dan Barat. dia juga menambahkan bisadibayangkan bagaimana ancaman ekonomi masyarakat bila perkebunan sawit berdiri di nagara.
Meski berlangsung tertib, banyaknya massa kemarin, membuat Polres HSS mengerahkan 200 anggotanya, untuk keamanan. Kapolres HSS AKBP Suherman Febrianto menyesalkan kepala daerah tak bersedia menemui massa untuk memberikan penjelasan mengenai program sawit tersebut. Namun, menurut informasi, Safi'i sedang di luar kota saat warga berunjuk rasa. Baik bupati maupun wakil bupati, telpon genggamnya tidak bisa dihubungi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar